Profil Organisasi


Balai Diklat KKB Garut
Balai Diklat KKB Garut pada awalnya bernama Balai Penataran Keluarga Berencana (BPKB) dibangun pada tahun 1976 bersamaan dengan pembangunan kantor Dinas Penerangan Kabupaten Garut yang terletak bersebelahan, setelah itu ada beberapa perubahan nama yaitu Loka Diklat BKKBN, kemudian Cabang Balai Diklat KB Nasional Garut dan berubah lagi menjadi Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana Garut sampai sekarang sebagai mana diatur dalam Perka BKKBN No. 92 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Diklat BKKBN.

Balai Diklat KKB Garut adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Karyawan-Karyawati Balai Diklat KKB Garut
Sebagaimana Visi dan Misi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Visi Misi Balai Diklat KKB Garut adalah :

VISI :
Memperkuat SDM Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Institusi Pelatihan yang Profesional

MISI :
1. Mewujudkan SDM pengelola dan pelaksana program Kependudukan dan Keluarga Berencana yang berkualitas;
2. Mewujudkan institusi Balatbang dan Balai Diklat yang profesional

TUGAS DAN FUNGSI
Sesuai Perka BKKBN No. 92/PER/B5/2011, tugas dan fungsi Balai Diklat KKB yaitu :

A. Tugas
Balai Diklat KKB Garut mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan manajemen di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

B. Fungsi
1. Penyusunan rencana program dan kerjasama pendidikan dan pelatihan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
2. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
3. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
4. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan, serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, dan hubungan masyarakat